DEMO PERANGKAT DESA DI GEDUNG DPR, 14 ORANG DITANGKAP. Ribuan perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Gabungan aliansi perangkat desa, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Jumat 14 Desember 2012. Mereka menuntut perangkat desa diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil.
Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso mengatakan, massa yang melakukan aksi unjuk rasa mencakup sejumlah elemen masyarakat dari Parade Nusantara, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi), dan Relawan Pemberdayaan Desa. Mereka menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Desa yang saat ini sedang dibahas dalam panja di parlemen.
"Kami ingin dapat kepastian itu dari panja kapan akan disahkan. Kami sudah menoleransi molornya pengesahan, tetapi sampai kapan? Kami butuh tenggat waktu," katanya.
Sudir mengatakan, RUU Desa ini penting lantaran selama ini perangkat desa hanya diatur dalam peraturan desa. Padahal, perdes tidak masuk dalam sistem perundang-undangan yang diakui di negeri ini. Dengan adanya RUU Desa, Sudir berharap agar alokasi anggaran untuk pembangunan desa bisa meningkat.
Saat ini, alokasi APBN lebih banyak disalurkan ke pemerintah pusat hanya 1,3 persen. Padahal, jumlah warga desa di Indonesia bisa mencapai 85 persen. "Jadi, tidak aneh desa akan selalu identik dengan kebodohan dan kemiskinan," ujar Sudir.
Selain itu, RUU Desa juga diharapkan bisa mengangkat perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini, di tiap desa, setidaknya ada 10-15 perangkat desa yang bekerja. Dari jumlah itu, hanya sekretaris desa yang diangkat sebagai pegawai negeri melalui PP 45/2007 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ini menimbulkan kesenjangan. Kami menuntut perbaikan perekonomian bagi perangkat desa," tutur Sudir.
Massa blokir jalan tol
Ribuan demonstran dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berhasil masuk ke halaman gedung DPR/MPR, Jumat (14/12/2012). Tak puas sampai di situ, massa meminta anggota Dewan menemui mereka.
Sadar tak kunjung diperhatikan, para demonstran yang tersebar di sekitar halaman DPR/MPR ini mulai memprovokasi dengan melempar sejumlah benda kepada aparat yang berjaga.
Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap 14 pengunjuk rasa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan Aliansi Desa Indonesia. Mereka ditangkap lantaran mengganggu ketertiban umum dengan memblokir jalan tol dan melempari petugas.
"Mereka kenyataannya melanggar dan kami bubarkan. Diamankan karena melakukan pelemparan kepada petugas dan pengerusakan. Semuanya diamankan di Polda," kata Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, Jumat, 14 Desember 2012.
Kapolda mengimbau kepala seluruh pengunjuk rasa agar tidak melakukan tindakan anarki. Situasi saat ini sudah terkendali, masa telah dibubarkan setelah melakukan penutupan jalan tol dan jalan arteri untuk kedua kalinya. Karena sudah mulai anarki, polisi membubarkan massa dengan tembakan gas air mata.
Puluhan ribu perangkat desa yang berdemonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat juga memblokir jalan tol dalam kota.
Aksi unjuk rasa dari ribuan demonstran yang berasal dari PPDI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12/2012), menyebabkan kemacetan parah di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Kemacetan juga melebar hingga kawasan Jalan Asia Afrika, Senayan, hingga ke daerah Palmerah, Slipi, dan Grogol. Tuntutan perangkat desa menjadi PNS
Rating Posting: 100% based on 99999 ratings. 199 user reviews.
No comments:
Post a Comment