RESMI MENJADI WARGA NEGARA PAPUA NUGINI, BURONAN DJOKO TJANDRA TIMBULKAN POLEMIK DI PNG. Buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Djoko Tjandra, sudah resmi menjadi warga negara Papua Nugini. Padahal, status Djoko sudah masuk daftar pencarian orang sejak bertahun-tahun lalu karena sudah divonis penjara. Baca juga KRONOLOGI PERAMPOKAN DENGAN ANCAMAN BOM DI BRI YOGYAKARTA
"Berdasarkan info dari dubes, ternyata sejak Juni kemarin," kata Wakil Jaksa Agung, Darmono di Kejaksaan Agung, Senin 16 Juli 2012.
Meski demikian, Darmono memastikan, hal itu tak menjadi halangan bagi kejaksaan agung untuk memulangkan Djoko Tjandra. Untuk itu, Darmono menambahkan, Kejaksaan Agung sudah mengirimkan surat untuk otoritas Papua Nugini untuk melakukan pembahasan. Pasalnya, persyaratan untuk menjadi warga negara suatu negara harus dalam keadaan bersih dari masalah hukum dan pemalsuan informasi.
Djoko Tjandra adalah mantan Direktur PT Era Giat Prima. Djoko diputus bersalah dengan hukuman dua tahun dan denda sebesar Rp15 juta oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus cassie Bank Bali. Harta senilai Rp546 miliar miliknya juga telah disita negara.
"Sementara itu kan ada penggelapan info dia (Djoko Tjandra) mengajukan jadi warga negara (Papua Nugini), dia kan ada hukuman dua tahun penjara. Karena itu yang kita duga dia kasih info palsu sudah kita sampaikan ke sana, dijadikan pertimbangan otoritas di sana," kata Darmono.
Setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah Papua Nugini, dan jika ditemukan pemalsuan syarat kewarganegaraan maka status sarga negara Papua Nugini akan dibatalkan. "Berarti dia bisa dideportasi melanggar imigrasi," kata dia.
Djoko Tjandra kabur, Satu hari sebelum MA mengeluarkan keputusan. Buronan kejagung kasus BLBI ini kabur ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta. Terakhir, Djoko dikabarkan telah menjadi warga negara sebelah timur Indonesia itu.
Terancam Dibatalkan
Pemberian gelar Warga negara Papua Nugini pada buronan Kejagung, Djoko Tjandra juga menimbulkan polemik di negara yang berbatasan dengan Papua itu.
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill dan deputinya, Belden Namah, telah mengintruksikan Departemen Luar Negeri dan Imigrasi negara itu untuk menunda kewarganegaraan Joko. Namun Menteri Luar Negeri Papua Nugini Ano Pala bersikukuh memberikan kewarganegaraan itu kepada Joko, seperti diberitakan The Australian.
Konstitusi PNG menyebutkan bahwa calon warga negara baru harus tinggal minimal 8 tahun di negara itu. Syarat lain, calon pun harus berperilaku baik dan mampu berbicara dalam bahasa setempat.
O'Neill mengatakan, pemberian warga negara Joko itu harus ditunda sambil menunggu evaluasi dari Komite Penasihat Kewarganegaraan PNG. "Saya tidak akan mentolerir (pemberian kewarganegaraan) tanpa penyaringan yang benar," kata dia.
Namah bahkan bersikap lebih keras lagi. "Barang siapa memberi dia (Joko) kewarganegaraan akan ditangani secara hukum," tegasnya.
Namah merasa kesal karena dia sampai disangka pihak Indonesia terbang bersama Joko Tjandra, enam bulan lalu. "Saya belum pernah bertemu Joko Tjandra dan saya tidak pernah makan dan minum dengan dia," kata Namah seperti dikutip dari laman Post Courier.
Saat itu, kata dia, pesawat yang dia tumpangi sampai dicurigai militer Indonesia. "Ini membuat saya frustasi." Namah pun mendukung permintaan Pemerintah Indonesia untuk menunda kewarganegaraan tersebut.
Sementara Pala punya pembenaran sendiri terkait alasannya memberikan kewarganegaraan kepada Joko. "Dia bukan buronan, dia bukan kriminal. Dia memang punya kasus perdata. Informasi ini yang kami dapat dari Komisioner Tinggi kami," kata Pala kepada radio Australia, Pacific Beat.
Menurutnya, Tjandra adalah pengusaha yang baik. "Ketertarikan kami pada Joko adalah dia investor di negara kami," kata Pala. Hal ini yang menjadi pertimbangannya untuk mengabulkan kewarganegaraan Joko.
RESMI MENJADI WARGA NEGARA PAPUA NUGINI, BURONAN DJOKO TJANDRA TIMBULKAN POLEMIK DI PNG, Buronan Djoko Tjandra, Buronan BLBI
Rating Posting: 100% based on 99999 ratings. 199 user reviews.
No comments:
Post a Comment