Selain faktor kapasitas, gedung itu sudah berusia 31 tahun. Namun anggaran gedung baru KPK tak kunjung disetujui Dewan. Padahal anggarannya sudah masuk alokasi 2012. Pada tahun ini, KPK mendapat pagu anggaran Rp 225,7 miliar—di dalamnya ada dana Rp 70 miliar untuk gedung KPK. Tapi anggaran itu diblokir Komisi Hukum DPR dan diberi tanda bintang.
Ahli hukum tata negara, Saldi Isra, mengatakan tindakan DPR tidak logis. Guru besar Universitas Andalas ini menilai, alasan KPK meminta gedung baru untuk menambah personel seharusnya direspons positif oleh DPR. ”Sebab, penambahan personel akan meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi,” dia berujar, Senin, 25 Juni 2012.
Hingga Senin malam, Komisi Hukum DPR masih membahas anggaran bersama KPK. Ketua Komisi Hukum DPR I Gde Pasek Suardika mengakui sikap Komisi Hukum belum tegas soal gedung baru KPK. ”Wajar kalau ada perbedaan pendapat di DPR,” katanya di kompleks parlemen.
Di antara sejumlah fraksi di DPR, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Misalnya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan mendukung. ”Bodoh kalau tidak mendukung,” kata Ketua Demokrat Ruhut Sitompul. Sebaliknya, Fraksi PDI Perjuangan memandang gedung baru KPK belum perlu. ”Lebih mendesak untuk gedung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme karena status gedung mereka tidak aman dan harus relokasi," kata Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari PDI Perjuangan.
Gedung baru KPK akan dibangun di lahan seluas 8.294 meter persegi di kelurahan Guntur, kecamatan Setiabudi, Jaksel dengan status sertifikat hak pakai no 155 atas nama KPK. Diperikirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp225 miliar yang dikucurkan melalui tahun jamak.
Saweran untuk pembangunan gedung baru KPK
Wacana penggalangan dana untuk membangun gedung baru KPK menyita perhatian sejumlah kalangan baik di level pemerintahan maupun masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengkaji kemungkinan membangun kantor baru dengan memakai duit sumbangan masyarakat. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, lembaganya sedang membahas mekanisme sumbangan. "Kami akan minta masukan sejumlah pihak bagaimana caranya mengelola keinginan publik," kata Bambang di kantornya, Senin, 25 Juni 2012.
Menurut Bambang, KPK mengapresiasi positif langkah masyarakat yang berencana patungan membangun gedung Komisi. Namun masalahnya, baik dalam Undang-Undang KPK maupun UU Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan mekanisme bantuan masyarakat dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
Indonesia Corruption Watch segera menyusun strategi penggalangan dana untuk membangun gedung baru KPK. Anggota Badan Pekerja ICW Illin Deta Arta Sari mengatakan, pihaknya yakin masyarakat akan merespon positif rencana saweran untuk lembaga antikorupsi.
llin menyebut sudah banyak pihak yang mendukung rencana ICW menyumbang pembangunan gedung baru Komisi. Rencananya, untuk mengakomodasi niat masyarakat tersebut, dalam waktu dekat ICW akan membuat rekening khusus. Hal itu dilakukan agar sumbangan untuk KPK transparan dan akuntabel.
Banyak pihak yang akhirnya merespons wacana penggalangan dana untuk gedung baru KPK ini. Menteri BUMN Dahlan Iskan bahkan akan memberikan 6 bulan gajinya sebagai menteri. Penyanyi Charly 'Setia Band' turun ke jalan, mengamen guna menghimpun dana. Charly menyerahkan uang sebesar Rp 792 ribu ke Komisi III DPR sebagai langkah awal saweran untuk pembangunan gedung KPK. Pedagang kaki lima pun berniat melakukan hal yang sama.
Tak mau kalah, meski menolak disebut sebagai penggagas penggalangan dana ini, pimpinan KPK berencana memotong gajinya. Mereka akan ikut andil menyumbang pembangunan gedung baru.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengamini kabar tersebut. Upaya ini merupakan bagian dari peran serta pimpinan KPK bersama masyarakat mewujudkan gedung baru bagi lembaga antikorupsi ini.
POLEMIK GEDUNG BARU KPK, ANTARA PEMBERANTASAN KORUPSI, DPR & PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN GEDUNG BARU, Penggalangan Dana Gedung Baru KPK, Penyebab DPR Masih Belum Menyetujui Pembangunan Gedung BAru KPK, DPR VS KPK
Rating Posting: 100% based on 99999 ratings. 199 user reviews.
No comments:
Post a Comment