WALHI SARANKAN DAERAH PUNCAK BOGOR MENJADI KAWASAN WIASATA HUTAN

Walhi Sarankan Daerah Puncak Bogor Dijadikan Kawasan Waisata Hutan

WALHI SARANKAN DAERAH PUNCAK BOGOR MENJADI KAWASAN WIASATA HUTAN. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan menilai, sekalipun Puncak cukup strategis sebagai kawasan hutan lindung, kepentingan ekonomi warganya tidak boleh dipinggirkan. Baca juga INI DIA ALASAN JUSUF KALLA DUKUNG JOKOWI-AHOK. Karena itu, Walhi setuju jika pemerintah memilih mengembangkan model kawasan yang mempertahankan hutan lindung sekaligus tetap melindungi aktivitas ekonomi warga. "Banyak model-model yang bisa digunakan, misalnya agroforest atau pariwisata berkelanjutan," ujarnya kepada Tempo Ahad 5 Agustus 2012.

Abetnego setuju jika hutan lindung di kawasan Puncak dipertahankan karena berperan sebagai penyangga kawasan hilir di sekitarnya. "Namun perlu ada penyesuaian-penyesuaian, karena Puncak juga sudah digunakan warga untuk permukiman dan aktivitas pertanian.” Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Hapsoro, mengatakan kawasan Puncak adalah daerah aliran Sungai Ciliwung dan Citarum. Saat ini kawasan tersebut banyak tergerus permukiman atau perkebunan. “Sudah hilang 5.000 hektare, kira-kira sebesar Kota Sukabumi," katanya. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana merevisi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008, yang mengatur kawasan Puncak sebagai hutan lindung.

Sementara itu, berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 22/2010 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, kawasan Puncak adalah hutan produksi. Di sisi lain, Peraturan Presiden No. 54/2008 menyatakan kawasan Puncak sebagai hutan lindung. Menanggapi karut-marut ini, Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor, Setia Hadi, menilai seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang Bogor. "Jika perlu, Presiden terbitkan UU atau perpres baru," katanya dalam talk show DPD RI dengan tema "Sengkarut Tata Ruang Puncak dan Sekitarnya", akhir pekan lalu.

Berbeda dengan Setia Hadi, Asisten Deputi Tata Lingkungan Bidang Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup, Heru Waluyo, memandang, tanpa campur tangan presiden pun, sudah jelas bahwa pengaturan tata ruang Puncak, Bogor, harus mengikuti peraturan tertinggi, yakni Perpres No. 54/2008. "Perpres tentang Jakarta Bogor, Puncak, Cianjur harus menjadi acuan," katanya.

WALHI SARANKAN DAERAH PUNCAK BOGOR MENJADI KAWASAN WIASATA HUTAN, Menteri Hatta Tolak Alih Fungsi Lahan Hutan di Bogor

Bagikan ya: Facebook Twitter Google+ Linkedin Digg

Klik Like dan mohon dishare ya ...

Link Posting: http://bestseoeasy.blogspot.com/2012/08/walhi-sarankan-daerah-puncak-bogor.html
Rating Posting: 100% based on 99999 ratings. 199 user reviews.